badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sederat kelemahan atas pengelolaan serta pertanggungjawaban web garansi kesehatan masyarakat (jamkesmas) dan jaminan kesehatan daerah (jamkesda) selama 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk menyimpulkan kehadiran kelemahan yang signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo di jakarta, selasa.
hadi mengatakan, kelemahan tersebut diantara lain belum kehadiran database kepesertaan dan akurat, pemuktakhiran data penduduk miskin tak dilaksanakan dengan menarik serta kehadiran perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia melanjutkan, terdapat risiko warga miskin belum mendapatkan pelayanan kesehatan tidak perlu bayar karena tak tercakup selama web jamkesmas juga jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum pas dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas pada 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Obat Pelangsing Badan - Melangsingkan Perut - Obat Pelangsing Badan - Menurunkan Berat Badan
menurut dia, kelemahan tersebut bisa menganggu objek wisata web jamkesmas dan jamkesda untuk memenuhi hak penduduk miskin dan tak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h juga uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan masyarakat dalam pilihan rumah sakit milik pemerintah dan menemukan kehadiran ketidakefisienan selama keuntungan perbekalan farmasi dan standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan dari 66 properti sakit dan diperiksa, cuma Salah satu rsud yang sudah efektif pada membangun pelayanan obat pada instalasi farmasi, papar hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain disamping pemenuhan pemakaian perbekalan farmasi yang tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi yang belum memenuhi lokasi setiap tahapan.
selain tersebut, baru banyak sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan yang tidak pas standar oleh karenanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab menyediakan pelayanan kesehatan warga dan bermutu, alami, efisien serta terjangkau oleh karenanya rumah sakit publik mesti berbenah untuk meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan demikian, telah semestinya tak ada masyarakat dan tidak bisa dilayani dengan bagus oleh rumah sakit, khususnya rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, menurut data lalu, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit rumah sakit dalam berbagai indonesia.