ketua presidium korps alumni himpunan mahasiswa islam (kahmi) mahfud md berpendapat bahwa pemerintah mesti melibatkan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (pjtki) selama membuat kebijakan-kebijakan yang menyangkut persoalan pekerja migran.
saya pikir pjtki adalah mitra yang tidak salah diajak berbicara di merumuskan kebijakan-kebijakan agar urusan pekerja migran karena mereka yang benar-benar hapal keadaan di lapangan, mulai dari pergi hingga sampai di luar negeri, papar mahfud selama jakarta, jumat.
dia mengemukakan keuntungan tersebut dalan forum silaturahmi ketua publik dpp asosiasi perusahaan jasa tenaga kerja indonesia (apjati) melalui koordinator presidium majelis nasional kahmi yang bertajuk menyebabkan kebijakan pemerintah ke arah cuaca usaha dan kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
menurut mahfud, pemerintah seharusnya mencari pjtki adalah bagian daripada proses pelayanan serta perlindungan terhadap kaum pekerja migran.
Informasi Lainnya:
oleh karena tersebut, papar dia, arah kebijakan pemerintah menyangkut persoalan pekerja migran haruslah menjalankan peluang serta akses yang luas terhadap keterlibatan pjtki melalui lokasi meningkatkan kualitas sistem agar pekerja migran, mulai dari perekrutan, studi juga pelatihan, perlindungan selama dalam luar negeri, sampai dengan pemulangan.
maka pjtki harus benar-benar dibuat mitra pada berbagai proses kebijakan, bukan sebagai objek, ujarnya.
mantan ketua mahkamah konstitusi (mk) itu menilai bahwa selama ini nilai kebijakan-kebijakan pemerintah terkait penempatan dan perlindungan terhadap pekerja migran masih belum maksimal makanya masih belum mampu diaplikasikan di penanganan urusan-urusan pekerja migran.
pernyataan tersebut dia sampaikan dibuat tanggapan atas keluhan daripada bagian apjati dan menyimpan bahwa pemerintah belum benar-benar menjadikan pjtki untuk mitra di mencari kebijakan, padahal pjtki adalah bagian yang paling berperan pada lapangan dalam menangani pekerja migran.
kami ini kurang dilibatkan pada pembuatan kebijakan oleh pemerintah padahal kami yang adalah pelaksana pada lapangan. seharusnya kami menjadi partner pemerintah, tutur sekjen apjati idris zaini.
kami harap banyak kebijakan yang menggandeng pjtki sebagai partner pemerintah. jangan bila ada keberhasilan juga prestasi pemerintah yang melayani, tapi jika ada masalah melalui pekerja migran, pjtki dikambinghitamkan, lanjutnya.
dia menambahkan kiranya bagian pjtki sesungguhnya seringkali berhasil melaksanakan masalah-masalah kaum pekerja migran selama luar negeri, termasuk angka hukum dengan pendekatan informal, dimana cara itu dinilai lebih efektif dibandingkan cara yang ditempuh pemerintah.
posisi tawar pemerintah kita itu lemah selama luar negeri oleh karenanya cenderung besar untuk melindungi para pekerja migran, ujar idris.
pada pertemuan tersebut, mahfud md berjanji terhadap apjati agar mengatakan aspirasi tersebut terhadap pemerintah agar dilaksanakan pembicaraan guna menciptakan kebijakan yang bisa mendorong cuaca usaha yang kondusif terhadap jasa penempatan tki ke luar negeri.
pada pertemuan berikutnya, sesudah semua masukan ini saya beritahukan terhadap pemerintah, kta hendak membahas dulu supaya membeli mengetahui apakah telah pas atau baru ada dan usah diperbaiki, ujar mahfud.