mantan panglima tni jenderal tni (purn) endriartono sutarto memberi usulan peradilan militer dan transparan kepada oknum anggota koppasus dan menyerang lembaga pemasyarakat cebongan, daerah istimewa yogyakarta.
karena undang-undang kita belum memungkinkan pas kebutuhan masyarakat supaya angka ini diadili pada pengadilan publik, dengan begini tetap dilaksanakan selama pengadilan militer namun hendaknya dilaksanakan secara transparan, tutur endriartono sutarto pada bandung, sabtu.
usai adalah pembicara di Salah satu diskusi pada gedung indonesia menggugat, dia mengajarkan penduduk juga media massa bisa mengakses langsung proses peradilan tersebut.
agar warga bisa memenuhi kiranya pengadilan militer ini benar-benar transparan, lalu dilakukan melalui sebaik-baiknya serta sudah adil, ujarnya.
Informasi Lainnya:
ia mengutarakan dua pandangan umum atas peristiwa pada lapas cebongan tersebut. ada dan bilang tersebut benar karena itu supaya membasmi serta menghabisi premanisme. jika itu dilakukan semua orang sediakan hak sama supaya menghabisi preman, ujarnya.
namun, jiki aksi ini dianggap asli hanya sebab kejahatan dan dilakukan preman, penduduk negara tetap tak berhak menghabisi preman.
ia sendiri tidak setuju premanisme dihabisi dengan langkah main hakim sendiri karena bertentangan dengan negara hukum.
jadi dalam di memperjuangan hak tidak mesti dengan pelanggaran hukum. karena hukum mesti ditegakkan, tutur endriarono.