ketua dpp pks indra menungkapkan politik kekerabatan pada proses rekrutmen kader dalam partai politik adalah masalah fundamental selama demokrasi.
ketika itu (politik kekerabatan) dilakukan berarti menunjukkan proses kaderisasi partai tak jalan serta demokrasi tidak hidup dengan utuh, tutur indra pada jakarta, jumat.
indra mengatakan saat selama pemilu legislatif dan pemilu presiden 2014 praktek tersebut baru berjalan maka partai bukan sebagai sarana publik akan tetapi sarana terhadap kelompok dan keluarga tertentu.
menurut dia, praktek politik kekerabatan seharusnya telah disisakan dari 1999 lalu. karena menurut indra waktu depan partai dipertaruhkan apakah tetap bertahan serta tak.
Informasi Lainnya:
karena partai yang bertahan kedepannya adalah partai yang gamblang, kaderisasinya
kuat dan ideologinya terukur serta detail, katanya.
dia menunjukan pks sudah menegaskan untuk tak melakukan politik kekerabatan sejak awal di mengembangkan sistem demokrasi. hal itu menurut dia dilaksanakan dengan tidak diperbolehkannya istri merupakan caleg ketika suaminya sudah menjadi caleg.
bagi kami telah final melalui putusan majelis syuro kiranya jika suami menjadi wali kota dengan begini istri ataupun anaknya tidak mungkin adalah pejabat negara, katanya.
indra menungkapkan partainya tidak mau memfasilitasi betul di jabatan umum akan tetapi akan membangun indonesia lebih menarik dengan tak menjalankan politik kekerabatan itu.